lampungverse@gmail.com
Bandarlampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan PT Pelindo Regional 2 Panjang, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Lampung, Senin (2/2).
RDP tersebut menjadi langkah konkret Komisi IV dalam menindaklanjuti hasil rapat internal penyusunan program kerja Tahun 2026, sekaligus merespons aspirasi masyarakat yang menyoroti sektor perhubungan dan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV, Mukhlis Basri, didampingi Wakil Ketua Akhmad Iswan H. Caya dan Sekretaris Yusnadi, serta dihadiri jajaran anggota Komisi IV lainnya. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), hingga Kepala UPTD Terminal. Sementara dari PT Pelindo Regional 2 Panjang, hadir Manajer Keuangan dan Manajer Komersial untuk memaparkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dan akan dijalankan.
Dalam forum tersebut, Komisi IV menyoroti kontribusi CSR Pelindo, khususnya dalam mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta peningkatan layanan perhubungan di Lampung. Legislator menekankan bahwa program CSR tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus terukur, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pembahasan difokuskan pada efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan CSR agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Komisi IV juga mendorong adanya peta jalan kolaboratif yang jelas antara DPRD, pemerintah daerah, dan perusahaan guna memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
“Sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat. CSR harus menjadi bagian dari solusi pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif,” tegas Mukhlis Basri dalam forum tersebut.
Komisi IV DPRD Lampung berharap terbangun komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terutama yang mendukung konektivitas, kelancaran arus barang dan jasa, serta peningkatan pelayanan publik. (*)
