lampungverse@gmail.com
Bandarlampung —Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung. Dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, dan kopi terus menjadi penopang utama pertumbuhan daerah.
“Tidak dapat kita pungkiri bahwa salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berasal dari sektor pertanian,” ujar Mikdar saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (9/2).
Ia mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung saat ini, sejumlah komoditas strategis telah memiliki standar harga eceran terendah (HET). Padi ditetapkan Rp6.500 per kilogram, jagung Rp5.600 per kilogram, dan singkong Rp1.350 per kilogram dengan potongan rafaksi. Harga tersebut tidak boleh dibeli di bawah batas yang telah ditentukan.
Menurutnya, sebelum kebijakan ini diberlakukan, harga hasil panen kerap dimainkan oleh tengkulak sehingga petani berada dalam posisi tawar yang lemah. Di satu sisi, hasil panen tidak bisa terlalu lama disimpan karena berisiko rusak. Di sisi lain, menjual dengan harga rendah membuat petani merugi.
“Dengan adanya standar harga minimal ini, petani kini memiliki kepastian pendapatan yang lebih layak,” tegasnya.
Mikdar menambahkan, regulasi berupa peraturan gubernur dan peraturan daerah terkait komoditas singkong menjadi langkah strategis dalam melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kebijakan ini diyakini mampu memperkuat daya saing sektor pertanian Lampung di tingkat regional.
Ia optimistis, dengan fondasi kebijakan yang berpihak kepada petani, pertumbuhan ekonomi Lampung berpeluang menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera.
Tak hanya soal harga, Komisi II DPRD Lampung juga terus mendorong penguatan sektor hulu hingga hilir. Dukungan bibit unggul, pupuk, hingga sarana produksi dinilai menjadi kunci peningkatan hasil panen.
“Meski pupuk subsidi telah tersedia, petani tetap harus menebusnya. Karena itu, kami berharap ada tambahan bantuan dari pemerintah daerah agar beban biaya produksi bisa ditekan,” ujarnya. (*)
