lampungverse@gmail.comLAMPUNG- Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Juni 2026 mengalami inflasi 0,55% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,82%; mtm).
Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata inflasi bulan Juni dalam tiga tahun terakhir yang sebesar 0,03% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,34% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi Juni 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah bensin, dengan andil sebesar 0,21% (mtm).
Kenaikan tersebut sejalan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pemerintah yang berlaku sejak 10 Juni 2026.
Selain itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga turut memberikan andil terhadap inflasi Juni 2026.
Komoditas yang menjadi penyumbang utama antara lain bawang merah, tomat, bawang putih, dan minyak goreng, dengan andil masing-masing sebesar 0,07%; 0,05%; 0,04%; dan 0,02% (mtm).
Kenaikan harga bawang merah dipengaruhi oleh penurunan produksi pascapanen di sentra produksi.
Sementara itu, harga tomat meningkat seiring tingginya permintaan dari program MBG di tengah keterbatasan pasokan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu.
Harga bawang putih juga meningkat akibat berkurangnya pasokan dari distributor, yang turut dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM dan fluktuasi nilai tukar Rupiah.
Adapun kenaikan harga minyak goreng didorong oleh meningkatnya harga plastik sebagai salah satu komponen input produksi.
Di sisi lain, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Komoditas cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, dan nugget masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,03%; -0,02%; -0,02%; -0,02%; dan -0,02% (mtm).
Penurunan harga aneka cabai sejalan dengan meningkatnya pasokan dari panen di sentra produksi serta tambahan pasokan dari luar daerah.
Sementara itu, harga daging ayam ras menurun seiring normalisasi permintaan pasca-HBKN Iduladha.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) pada akhir tahun 2026. Namun demikian, sejumlah risiko perlu tetap diwaspadai dan dimitigasi.
Dari sisi Inflasi Inti (Core Inflation), risiko bersumber dari (i) peningkatan permintaan agregat sejalan dengan implementasi kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35% yang direalisasikan secara bertahap sepanjang tahun 2026.
Kemudian (ii) potensi terusberlanjutnya kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih tinggi; (iii) meningkatnya tekanan harga plastik akibat gangguan pasokan petrokimia berisiko meningkatkan harga pangan kemasan, termasuk minyak goreng
Serta (iv) risiko gangguan pasokan gula pada musim giling 2026 akibat tertundanya proses tebang-giling berpotensi meningkatkan harga gula pasir.
Dari sisi Inflasi Bahan Makanan Bergejolak (Volatile Food), risiko yang perlu dicermati meliputi (i) rendahnya realisasi tanam di Lampung pada Maret 2026 akibat curah hujan yang tinggi, sehingga berpotensi menekan capaian panen dan meningkatkan tekanan inflasi pada
triwulan II; serta (ii) potensi curah hujan rendah dan peralihan menuju El Nino lemah pada semester II yang berisiko menekan produksi hortikultura dan tanaman pangan.
Sementara itu, dari sisi Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah (Administered Prices), risiko yang perlu diwaspadai meliputi (i) potensi kenaikan harga BBM seiring risiko peningkatan harga minyak dunia akibat berlanjutnya tensi
geopolitik dan ketidakpastian global; serta (ii) dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar yang berlaku sejak 27 November 2025 terhadap penyesuaian tarif transportasi antarkota serta harga rokok.
Meninjau perkembangan inflasi Mei dan mempertimbangkan peningkatan risiko global dan domestik, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K sebagai berikut:
1. Keterjangkauan Harga
a. Melaksanakan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b. Memperkuat monitoring harga dan pasokan komoditas strategis (beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras), termasuk antisipasi dampak kenaikan biaya distribusi akibat volatilitas energi global.
2. Ketersediaan Pasokan
a. Mengoptimalkan realisasi KAD eksisting sebagai respons dini terhadap indikasi kenaikan harga atau permintaan komoditas pangan defisit, khususnya di kab/kota sample IHK.
b. Mendorong perluasan KAD bawang merah dengan Provinsi Sumatera Barat. Saat ini, kerja sama telah memasuki tahap pembahasan dokumen MoU dan PKS antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Solok.
c. Memperkuat koordinasi antar-OPD untuk mengoptimalkan intensifikasi pertanian, memastikan kesiapan alsintan dan distribusi pupuk bersubsidi, serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat faktor cuaca dan distribusi, terutama pada komoditas beras, bawang merah dan aneka cabai.
d. Memperkuat koordinasi intensif dengan distributor, pedagang besar, BUMD Pangan, dan BULOG guna menjamin kecukupan pasokan serta kelancaran suplai ke pasar utama pembentuk harga, termasuk toko-toko inflasi.
3. Kelancaran Distribusi
a. Memperkuat efektivitas Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) melalui optimalisasi peran BUMD
pangan sebagai operator distribusi, termasuk penyaluran komoditas pangan strategis dari sentra produksi ke kab/kota sample IHK.
b. Mendorong percepatan perbaikan jalan usaha tani melalui koordinasi dengan Pemprov
Lampung guna menekan hambatan distribusi dan biaya logistik komoditas pangan strategis.
c. Memastikan dan memperkuat kesiapan sarana dan prasarana distribusi melalui
pemanfaatan Mobil Transportasi Operasi Pasar (TOP), serta memastikan berlanjutnya upaya perbaikan jalan kab/kota dan pedesaan yang dilalui angkutan pangan.
4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan yang terkini dan
berkualitas (Pengembangan Simpel Aja dan e-Horti), guna mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
c. Memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi terkini mengenai inflasi di Provinsi Lampung.
