lampungverse@gmail.com
BANDARLAMPUNG —– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan Asta Cita serta prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (27/4/2026).
Marindo mengatakan, peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal.
“Tema ini melambangkan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan harapan besar bangsa Indonesia,” katanya.
Ia menekankan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal. Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.
Marindo menyebutkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah, reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat digitalisasi terintegrasi serta inovasi daerah.
Selain itu, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antar daerah, layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian penting.
Ia menambahkan, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal, namun tetap harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional harus senantiasa dijaga,” tegasnya.
Marindo menyampaikan pesan Mendagri untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
Ia menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penegakan hukum juga menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah.
Marindo mengatakan capaian otonomi daerah selama 30 tahun menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tengah berbagai tantangan yang ada.
“Tantangan yang kita hadapi memang tidak mudah, namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita mampu mengatasinya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara tepat sasaran di daerah.
“Pemerintah daerah tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal,” tambahnya.
Di akhir, Marindo mengingatkan amanat Mendagri bahwa seluruh kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah, harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.(Adpim)
